Awesome readers, apabila istilah viral dahulunya lebih erat dengan praktik-praktik di dunia kesehatan, maka hari ini kata viral dapat digunakan dalam konteks yang sangat luas. Dewasa ini istilah viral menjadi kata yang terlalu populer dalam praktik kita bermedia. Secara lebih spesifik, istilah viral di Indonesia sendiri kerap kali digunakan dalam konteks politik dalam media online. 

Jati (2018) menuliskan bahwa viral yang semula merupakan ekspresi untuk tujuan diseminasi informasi dan peristiwa tertentu oleh warganet Indonesia kini berkembang sebagai aparatus politik. Hal ini dapat kita saksikan dari serangkaian bentuk video singkat, foto, maupun informasi yang secara masif digunakan untuk tujuan mobilisasi politis. 

Kata viral pada gilirannya dapat menyumbang efek amplifikasi yang lebih luas bagi para buzzer-buzzer politik. Dengan demikian, perpaduan "renyah" antara istilah viral dan kelihaian jentikan jari para buzzer dapat membuahkan hasil politis yang sangat menggirukan bagi para aktor politik di era internet ini.

Viral menjadi ilustrasi bagaimana media digital telah mentrasformasi kehidupan sosial dan politik kita. Couldry dalam bukunya Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice menuliskan bahwa ketika kita berbicara tentang poltik dan bagaiaman media digital mengubah tatanan kehidupan politik kita, maka kita perlu kembali menilik definisi klasik politik yang Easton ungkapkan. 

David Easton mengungkapkan bahwa politik dipandang sebagai alokasi barang, jasa, dan nilai yang otoritatif. Walaupun definisi ini menurut Couldry meruapkan definisi yang sempit, definisi Easton ini dapat kita gunakan sebagai titik awal mendiskusikan politik dan kaitannya dengan media digital. Definisi tersebut lantas mengerucutkan diskusi kita pada pandangan politik sebagai alokasi otoritatif. Artinya, politik memungkinkan aktor-aktor yang etrlibatdi dalamnya memiliki kewenangan atau kekuasaan.

Bercermin pada definisi tersebut, Couldry (2012) lantas mengajak kita untuk merenungi pendapat Sosiolog asal Prancis, Boltanski dan Thévenot yang menegaskan bahwa masyarakat tidak lagi dipersatukan oleh asosiasi nilai-nilai umum sosiologi (Boltanski dan Thévenot, 2006). Oleh karena itu, setiap politik transformatif bergantung pada perubahan sebagian atau seluruh rezim yang terjadi secara aktual dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Dimensi kunci ketiga yang membentuk prasyarat politik dewasa ini ialah framing: konstruksi 'dunia' yang berpotensi diubah dalam politik (Boltanski, 2009 dalam Couldry, 2012).

Awesome readers, kita kembali pada istilah viral. Menurut Jati (2018) istilah di-viral-kan menjadi kata populer yang digunakan individu atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk membuat linimasa media sosial menjadi ramai dengan topik tertentu. Viral, sebagai istilah populer, pada satu kontinum telah bergerak menjadi instrumen politik yang mampu menggoyang tatanan politik. Bahkan, istilah ini bisa jadi mentransformasi tatanan politik itu sendiri. Viral cenderung dikonotasikan negatif dalam poltik. Walaupun demikian, istilah ini dapat pula dinarasikan menajdi sesuatu yang positif misalnya foto viral milik Roby Sanjaya sebagai kritik terkait jalan rusak.

Viral memberikan pelajaran bagi kita bagaimana wewenang politis tidak melulu hanya dikuasai oleh pihak otoriter (pemerintah). Media digital memungkinkan demokratisasi wewenang, walaupun menurut awesome writer wewenang tersebut sifatnya semu bila tidak dilakukan secara berjaringan (networked). Bagaimanapun viralnya suatu topik yang kita ajukan, pihak otoriter punya kuasa yang lebih besar dibandingkan dengan kita. Mereka punya beragam instrumen untuk segera membungkam apa yang kita viralkan, kecuali apa yang diviralkan tadi kita lakukan secara berjaringan sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah yang dikenal dengan Arab Spring.